Tag Archives: Bansos

Harga Pangan Meroket, Menko PMK Pastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Cair Awal Maret

Enggangair, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan BLT pengurangan risiko pangan senilai Rp 600 ribu akan disalurkan pada awal Maret 2024 dan bantuan pangan tetap disalurkan pada Juni 2024.

“BLT akan dikurangi lagi pada awal Maret. (Jumlahnya) Rp 200 ribu per bulan (selama 3 bulan),” kata Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Selasa, 27 Februari 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan bantuan Rp 200 ribu per bulan untuk setiap KPM akan diberikan selama tiga bulan yakni Januari-Maret 2024. Pembayarannya dimulai Februari sehingga menjadi food risk. . pada bulan Januari dan Februari. Mitigasi BLT akan dibangun.

Selain pengurangan risiko pangan BLT senilai Rp600 ribu, kata Muhadjir, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan beras hingga Juni 2024. Keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima beras sebanyak 10 kilogram.

Sementara itu, Muhadjir berpendapat, berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Dengan adanya intervensi pemerintah melalui kesejahteraan, Insya Allah berbagai paket kesejahteraan akan aman,” kata Muhadjir.

Berikutnya: Muhadjir menjelaskan pemerintah kini memberikan bantuan sosial….

Muhadjir menjelaskan, saat ini pemerintah memberikan bantuan sosial atau bantuan sosial tidak hanya kepada masyarakat miskin pada desil 1 dan 2. Bahkan, kata Muhadjir, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang mendekati miskin.

“Sekarang kalau tidak salah, desil 3 dapat, sampai desil 4. desil 1 miskin sekali, desil 2 miskin, desil 3 setengah miskin, dan desil 4 hampir miskin. Jadi sekarang dia terbantu. oleh pemerintah mencadangkan beras untuk hampir seluruh masyarakat miskin. kata Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diperlukan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk melaksanakan program pengurangan risiko pangan BLT. Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan BLT masih dibutuhkan dan akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sri Mulyani mengatakan BLT Pangan Mitigasi bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Sri Mulyani menjelaskan, harga pangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di masyarakat.

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Rupiah ditutup melemah di Rp15.630, kata para pengamat mengenai utang pemerintah

Jokowi dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar. Baca selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga di tengah agenda G20 di Brazil. Apa yang mereka bicarakan? Baca selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, program makan siang gratis bagi pelajar Indonesia ini memiliki manfaat.

Program makan siang gratis pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran mendadak menjadi perbincangan dalam rapat kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Baca selengkapnya

Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran akan didanai dari dana BOS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi peringatan Bank Dunia mengenai program makan siang gratis. Baca selengkapnya

Kepala Bapanas mengatakan, harga beras bisa turun seiring dengan maksimalnya produksi beras. Baca selengkapnya

Dalam simulasi tersebut, mitra merchant mengeluhkan batasan harga pembelian set makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per menu. Baca selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan dibalik dilaksanakannya simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Baca selengkapnya.

Analis merinci, pada perdagangan sore ini rupee ditutup melemah, penyebabnya adalah kenaikan inflasi sejak Februari 2024. Baca Selengkapnya

Buat Surat Terbuka untuk Jokowi, Pegiat Lingkungan Sungai Ini Minta Jatah Bansos

Enggangair, Jakarta – Aktivis lingkungan hidup River Warrior Indonesia telah menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Joko Widodo. Teks tersebut menyerukan pemberian bantuan sosial, atau ‘kuota’ bantuan sosial, untuk sungai-sungai di Indonesia yang tercemar sampah plastik.

Pada Selasa, 6 Februari 2024, Koordinator River Warrior Indonesia Thara Bening Sandrina menulis surat terbuka. Seorang mahasiswa Departemen Perikanan dan Kelautan Universitas Airlanga Surabaya mengungkapkan kesedihannya melihat pemimpin Indonesia tidak melakukan hal serupa. Kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup khususnya sungai.

Apalagi, di tahun politik ini, Thara yakin kepedulian terhadap lingkungan akan berkurang. Ia mencontohkan bagaimana pembahasannya fokus pada dukungan sosial untuk menggerakkan perolehan suara elektoral.

Menurut Tara, daripada menganggarkan bantuan sosial pada tahun politik ini, lebih baik pemerintah memperbaiki tingkat pencemaran di 70.000 sungai di Indonesia yang sudah sangat tercemar. Ia selama ini dituding tidak serius dengan pemerintahan Presiden Yokowi sehingga menjadikan 68 sungai strategis di Indonesia sebagai tempat pembuangan permanen masyarakat dan industri.

Tara telah fokus pada masalah pencemaran sungai sejak tahun 2018. Menurutnya, pencemaran sungai justru menghambat aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar sungai besar di Indonesia. Kondisi tersebut juga berpeluang menimbulkan banjir akibat tumpukan sampah yang menumpuk di sungai.

Selain itu, kualitas air dapat menurun karena kontaminasi bahan kimia dari sampah plastik, sehingga mengubah bau dan warna sungai. “Situasi ini menjadikan Indonesia negara tercepat kedua di dunia yang mengalami kepunahan ikan air tawar,” kata Tara dalam surat terbuka.

Tara kemudian mengutip data survei Tim Ekspedisi Sungai Nusantara tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sungai di Indonesia yang melibatkan total 1.148 responden yang tinggal di 166 kota di Indonesia. 92% responden menyatakan ekosistem sungai sangat penting untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Mengacu pada hasil survei, Tara mengatakan, “82% responden menilai pemerintah Indonesia masih mengabaikan pengelolaan sungai.”

Ketika sungai-sungai di Indonesia tercemar oleh sampah plastik, aktivis lingkungan hidup River Warrior mengirimkan surat terbuka kepada presiden untuk meminta dukungan sosial atau dukungan terhadap sungai-sungai di Indonesia. Selasa, 6 Februari 2024. Kredit foto: Prajurit Sungai

Padahal, tambah Thara, pengelolaan sungai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Thara merujuk aturan tersebut menegaskan seluruh sungai di Indonesia harus bebas limbah.

Sayangnya, apa yang ditemukannya di lapangan sangat bertolak belakang. “Indonesia memiliki sampah plastik terbesar kedua di lautan di dunia, yang merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah menerapkan peraturan untuk melindungi sungai dari sampah,” kata Tara.

Surat terbuka Tara kepada Joko Widodo memuat empat poin utama: Masing-masing berkaitan dengan pengelolaan limbah, rehabilitasi lingkungan, pendidikan lingkungan dan pemantauan penegakan hukum. “Saya sangat berharap pemerintah serius menjaga sungai-sungai di Indonesia tetap bersih dari sampah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan,” kata Tara.

Pilihan Editor: Sekitar 24.000 karyawan perusahaan teknologi berhenti dari pekerjaannya awal tahun ini, yang terbaru di perusahaan pembuat Snapchat.

Presiden Joko Widodo meminta wartawan mempertanyakan calon presiden Prabowo Subianto tentang keterlibatannya dalam proses persiapan kabinet. Baca selengkapnya

Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo merugikan keluarga korban penghilangan paksa aktivis tersebut pada 1997-1998. Baca selengkapnya

Prabowo Subianto merayakan Syukuran bersama keluarga di rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Februari 2024. .

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan selamat kepada Prabowo. Baca selengkapnya

TB Hasanuddin menilai pemberian gelar jenderal kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak memiliki dasar hukum. Baca selengkapnya

Connie Bakrie mempertanyakan dasar hukum keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Baca selengkapnya

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY punya pandangan berbeda terhadap perkembangan IKN Nusantara pasca dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Baca selengkapnya

Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp12,45 triliun per 31 Januari 2024, meningkat 220,87% secara tahunan. Baca selengkapnya

Petrus Harinyanto mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo memberi gelar kehormatan jenderal TNI kepada Prabowo Subianto mematahkan hati keluarga korban penghilangan paksa pada 1997-1998. Baca selengkapnya

Isu hak asasi manusia menjadi sorotan media asing ketika keputusan Joko Widodo memberikan status jenderal bintang empat kepada Prabowo ramai diperbincangkan. Baca selengkapnya