Tag Archives: Jokowi

Jokowi Blak-blakan Alasan Bansos Beras Dilanjutkan

Maros –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyalurkan bantuan sosial beras, salah satunya kepada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Maros, Sulawesi Selatan. Penyaluran bantuan pangan ini dirancang untuk mengimbangi dampak situasi beras global yang saat ini sedang mengalami volatilitas harga akibat gangguan iklim El Niño.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kenaikan harga ini disebabkan oleh bencana El Niño. Hal ini berdampak pada kenaikan harga, karena produksi menurun dan kebutuhan konsumsi masyarakat tetap atau bahkan meningkat.

“Bapak-bapak tahu kenapa kita menerima bantuan beras? Saat ini harga beras di seluruh dunia sedang naik, kenaikan harga beras ini karena perubahan iklim akibat El Nino. Tapi negara kita memberikan bantuan pangan sebanyak 10 kg. hasil beras setiap bulannya kepada jutaan keluarga.Manfaat (CPM), kata Jokowi di Gudang Bulog Batangas, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Bantuan pangan sendiri berupa penyaluran 10 kg beras per CPM. Secara nasional, pemerintah menyalurkannya sebesar 22 juta CPM. Program ini berlangsung hingga Juni 2024.

Sementara itu, Menteri BUMN Eric Thohir mengatakan stok beras Bulog saat ini aman.

“Stok beras yang dikuasai BULOG saat ini sebanyak 1,4 juta ton dan tersedia untuk penyaluran bantuan pangan beras hingga bulan Juni, disusul penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pangan dan Harga), menjelang Prapaskah dan Idul Fitri. Program Dukungan Beras “Terbukti juga efektif meredam perubahan harga beras yang terjadi akibat El Nino,” kata Eric.

Kemudian, Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthy mengatakan salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Beras adalah untuk memenuhi kebutuhan beras keluarga penerima manfaat.

Jadi masyarakat yang menerima bantuan tidak perlu ke pasar, mereka punya beras. Lalu bagi keluarga yang tidak menerima distribusi bisa membeli beras SPHP yang dibagikan ke mana-mana, kata Bayu.

Penerima bantuan pangan Jamila (70 tahun), seorang janda sepuluh tahun dan memiliki 3 orang putri, tak bisa menemukan kebahagiaannya menerima bantuan pangan.

“Bantuan seperti ini sangat kami butuhkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti kami yang sedang berjuang. Terima kasih pemerintah. Saya berharap bantuan ini dapat diberikan secara rutin,” ujarnya.

Pejabat lain yang mendampingi Jokowi antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Pangan Arif Prasetyo Adi. (apa saja/apa saja)

Buat Surat Terbuka untuk Jokowi, Pegiat Lingkungan Sungai Ini Minta Jatah Bansos

Enggangair, Jakarta – Aktivis lingkungan hidup River Warrior Indonesia telah menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Joko Widodo. Teks tersebut menyerukan pemberian bantuan sosial, atau ‘kuota’ bantuan sosial, untuk sungai-sungai di Indonesia yang tercemar sampah plastik.

Pada Selasa, 6 Februari 2024, Koordinator River Warrior Indonesia Thara Bening Sandrina menulis surat terbuka. Seorang mahasiswa Departemen Perikanan dan Kelautan Universitas Airlanga Surabaya mengungkapkan kesedihannya melihat pemimpin Indonesia tidak melakukan hal serupa. Kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup khususnya sungai.

Apalagi, di tahun politik ini, Thara yakin kepedulian terhadap lingkungan akan berkurang. Ia mencontohkan bagaimana pembahasannya fokus pada dukungan sosial untuk menggerakkan perolehan suara elektoral.

Menurut Tara, daripada menganggarkan bantuan sosial pada tahun politik ini, lebih baik pemerintah memperbaiki tingkat pencemaran di 70.000 sungai di Indonesia yang sudah sangat tercemar. Ia selama ini dituding tidak serius dengan pemerintahan Presiden Yokowi sehingga menjadikan 68 sungai strategis di Indonesia sebagai tempat pembuangan permanen masyarakat dan industri.

Tara telah fokus pada masalah pencemaran sungai sejak tahun 2018. Menurutnya, pencemaran sungai justru menghambat aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar sungai besar di Indonesia. Kondisi tersebut juga berpeluang menimbulkan banjir akibat tumpukan sampah yang menumpuk di sungai.

Selain itu, kualitas air dapat menurun karena kontaminasi bahan kimia dari sampah plastik, sehingga mengubah bau dan warna sungai. “Situasi ini menjadikan Indonesia negara tercepat kedua di dunia yang mengalami kepunahan ikan air tawar,” kata Tara dalam surat terbuka.

Tara kemudian mengutip data survei Tim Ekspedisi Sungai Nusantara tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sungai di Indonesia yang melibatkan total 1.148 responden yang tinggal di 166 kota di Indonesia. 92% responden menyatakan ekosistem sungai sangat penting untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Mengacu pada hasil survei, Tara mengatakan, “82% responden menilai pemerintah Indonesia masih mengabaikan pengelolaan sungai.”

Ketika sungai-sungai di Indonesia tercemar oleh sampah plastik, aktivis lingkungan hidup River Warrior mengirimkan surat terbuka kepada presiden untuk meminta dukungan sosial atau dukungan terhadap sungai-sungai di Indonesia. Selasa, 6 Februari 2024. Kredit foto: Prajurit Sungai

Padahal, tambah Thara, pengelolaan sungai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Thara merujuk aturan tersebut menegaskan seluruh sungai di Indonesia harus bebas limbah.

Sayangnya, apa yang ditemukannya di lapangan sangat bertolak belakang. “Indonesia memiliki sampah plastik terbesar kedua di lautan di dunia, yang merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah menerapkan peraturan untuk melindungi sungai dari sampah,” kata Tara.

Surat terbuka Tara kepada Joko Widodo memuat empat poin utama: Masing-masing berkaitan dengan pengelolaan limbah, rehabilitasi lingkungan, pendidikan lingkungan dan pemantauan penegakan hukum. “Saya sangat berharap pemerintah serius menjaga sungai-sungai di Indonesia tetap bersih dari sampah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan,” kata Tara.

Pilihan Editor: Sekitar 24.000 karyawan perusahaan teknologi berhenti dari pekerjaannya awal tahun ini, yang terbaru di perusahaan pembuat Snapchat.

Presiden Joko Widodo meminta wartawan mempertanyakan calon presiden Prabowo Subianto tentang keterlibatannya dalam proses persiapan kabinet. Baca selengkapnya

Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo merugikan keluarga korban penghilangan paksa aktivis tersebut pada 1997-1998. Baca selengkapnya

Prabowo Subianto merayakan Syukuran bersama keluarga di rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Februari 2024. .

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan selamat kepada Prabowo. Baca selengkapnya

TB Hasanuddin menilai pemberian gelar jenderal kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak memiliki dasar hukum. Baca selengkapnya

Connie Bakrie mempertanyakan dasar hukum keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto. Baca selengkapnya

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY punya pandangan berbeda terhadap perkembangan IKN Nusantara pasca dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Baca selengkapnya

Kementerian Keuangan menyebutkan realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp12,45 triliun per 31 Januari 2024, meningkat 220,87% secara tahunan. Baca selengkapnya

Petrus Harinyanto mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo memberi gelar kehormatan jenderal TNI kepada Prabowo Subianto mematahkan hati keluarga korban penghilangan paksa pada 1997-1998. Baca selengkapnya

Isu hak asasi manusia menjadi sorotan media asing ketika keputusan Joko Widodo memberikan status jenderal bintang empat kepada Prabowo ramai diperbincangkan. Baca selengkapnya